Indonesi Dan Lingkaran Setan Kapitalis

"

                                 

pada dasarnya Wealth Of Nation dan pondasi kapitalisme didasarkan pada keinginan untuk 

terciptanya kesetaraan ekonomi di masyarakat, dan seperti kebanyakan ide-ide cemerlang masa 

lalu, kapitalisme sudah terdistorsi terlalu jauh dari konsep awalnya

Dalam konteks nyata "tujuan mulia" globalisasi gagal karena peraturan2nya sendiri. Pada 

globalisasi, hilangnya restriksi membuat pemilik modal dengan mudah mengambil alih perekonomian 

lokal. Artinya hasilnya tidak dinikmati masyarakat dimana benda itu diproduksi, tapi mengalir ke 

siapa yang memegang kendali atas produksi benda itu, maka konsep spesialisasi yang seharusnya 

memberikan jaminan kesetaraan ekonomi jelas runtuh.

Menurut ekonomi, globalisasi dan free trade membuka jalur perdagangan yg lebih luas lagi. Hasilnya, volume perdagangan meningkat dan setiap negara dapat lebih menspesialisasikan diri di dalam komoditas yg jadi andalan mereka.

Ekonomi berkembang, lapangan kerja meningkat, kesempatan utk memperoleh informasi lebih tinggi, dan voila! We live happily ever after.

...thats what was suppose to happen.

Faktanya? Well, buka mata, telinga, dan hati. Campakkan dulu data2 statistik kalian. Kemiskinan di mana2, ketimpangan sosial yang makin parah, kaum proletar yang semakin tertindas, negara2 di bawah kendali modal, hukum yang dilacurkan demi devisa, dan masih banyak lagi masalah yang kalo disebutin semuanya udah bisa bikin kitab sendiri mungkin hahaha :Peace:

Menurut gwa hal ini disebabin oleh globalisasi yg mentalak-tiga pasangan yg seharusnya mendampinginya sehidup-semati, yaitu moral.

Ekonomi Adam Smith tereduksi menjadi ga lebih dari sekedar mitos. Invisible hand sudah hilang terpancung oleh keserakahan para korporasi. Monopoli merajalela.

Masih live happily ever after kah?

Kita bisa ambil contoh PT. FREEPORT INDONESIA merupakan mining company dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang GRASBERG (papua) TAPI bagaimana nasib rakyat papua?

1. Infrastruktur Papua tak memadai

Meski anggaran triliunan rupiah selalu digelontorkan setiap tahun, kondisi infrastruktur di Papua masih jauh dibanding wilayah lain. Rakyat Papua menyampaikan tuntutan akan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

Semisal pembukaan jalur internasional melalui bandara di Papua Barat. Selain itu, rakyat Papua juga minta pembangunan jalan Trans Papua, pembangunan jembatan Landmark atau jembatan di Kota Jayapura.

Rakyat Papua melalui Gubernur juga meminta peningkatan dana tambahan Otsus dan pembangunan rumah dan air bersih di Papua.

2. Tak peduli kesehatan dan pendidikan Papua



Pemerintah pusat juga disebut tidak pernah memikirkan masalah pendidikan dan kesehatan di Papua. Pemerintah seolah lepas tangan dalam upaya memajukan kualitas SDM Papua.

"Pendidikan jangan hanya kirim orang saja sekolah. Infrastrukturnya diperkuat bisa jadi seperti ITB, IPB. Orang Jawa seharusnya belajar ke Papua, itu baru betul Indonesia. Papua dimajukan cerminan bangsa Indonesia," kata Ali Kastela.

Dari segi kesehatan, pemerintah juga dinilai cuek dan tidak mau ambil pusing. Dalam programnya, pemerintah hanya memikirkan bagaimana cara menyembuhkan orang sakit, tapi tidak memikirkan bagaimana mencegah penyakit tersebut.

"Kesehatan, hanya orang sakit diobati. Sumbernya banyak dan tumbuh besar di sana. Angka kematian bayi masih 70 per 1000 kelahiran di Papua. Tingkat kesehatan masih rendah," tutupnya.

3. Alam Papua dirusak Freeport




Tim pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua menyayangkan sikap pemerintah yang tak berdaya melawan kedigdayaan Freeport yang selama ini terus mengeruk hasil alam Indonesia. Tambang emas terbesar di wilayah Indonesia bagian timur itu sama sekali tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua.

Anggota Komisi X DPR Dias Gwijangge mengatakan, rakyat papua sama sekali tidak menikmati pajak dari Freeport. Sebab, Freeport selalu menyetor pajak ke pemerintah pusat di Jakarta.

"Hasil Freeport sudah diambil, kami tidak dapat apa apa. Kami hanya dapat kerusakan lingkungan," tutupnya.

4. Harga diri bangsa diinjak Freeport




Anggota Komisi VII DPR Ali Kastela menyentil Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang belum berhasil melakukan negosiasi kontrak dengan Freeport. Menurutnya, negosiasi dengan Freeport bukan saja mengenai kebutuhan, tapi juga harga diri bangsa.

"Freeport bukan hanya kebutuhan Papua dan Indonesia, ini menyangkut hak azasi. Masa Freeport tidak memberikan hak wilayah kepada. Timika harus bisa memiliki saham di Freeport," ucap Ali.

Dia menegaskan, pemerintah jangan mau tunduk dengan Freeport. Sebab, persoalan ini adalah amanat UU sekaligus harga diri bangsa. Jika pemerintah kalah dengan Freeport, itu sama saja harga diri bangsa diinjak-injak oleh perusahaan asing.

"Masa harga diri bangsa di bawah perusahaan. Bagaimana renegosiasi melibatkan orang Papua agar memiliki saham di Freeport," katanya.

5. Rakyat Papua hanya 'disuap' CSR Freeport




Keberadaan tambang emas terbesar di dunia yang berada di Papua sama sekali tidak memberikan keuntungan pada masyarakat sekitarnya. Freeport sebagai pengelola hanya 'menyuap' masyarakat dengan dana CSR (Corporate Social Responsibility) atau dana bantuan dan bina lingkungannya.

Salah satu anggota DPR yang tergabung dalam tim pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Irene Manibuy mengatakan, saat ini masyarakat Papua tidak membutuhkan dana CSR.

"Jangan kami hanya dikasih CSR Rp 1,3 triliun, jangan hanya CSR berdasarkan dividen hanya 1 persen dari pendapatan kotor. Kami butuh share dan mengatur sendiri pembangunan di sana, daerah kami," ucap Irene

CSR ini dirumuskan korporasi2 utk membantu dan berkontribusi kepada lingkungan dan masyarakat. Terlihat di cangkangnya sepertinya bagus, tetapi ada beberapa orang yg skeptis dan melihat CSR ini semata2 hanya sebagai upaya perbaikan citra (baca: marketing) korporasi2 tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa CSR dari para korporasi itu nilainya bagaikan tidak berarti dibandingkan dengan kerusakan yg dihasilkan.

source : http://www.merdeka.com/uang/5-bukti-pemerintah-tak-peduli-papua-dan-takluk-dari-freeport.html

credit to agan NightXIII kaskus

"

                                 

pada dasarnya Wealth Of Nation dan pondasi kapitalisme didasarkan pada keinginan untuk 

terciptanya kesetaraan ekonomi di masyarakat, dan seperti kebanyakan ide-ide cemerlang masa 

lalu, kapitalisme sudah terdistorsi terlalu jauh dari konsep awalnya

Dalam konteks nyata "tujuan mulia" globalisasi gagal karena peraturan2nya sendiri. Pada 

globalisasi, hilangnya restriksi membuat pemilik modal dengan mudah mengambil alih perekonomian 

lokal. Artinya hasilnya tidak dinikmati masyarakat dimana benda itu diproduksi, tapi mengalir ke 

siapa yang memegang kendali atas produksi benda itu, maka konsep spesialisasi yang seharusnya 

memberikan jaminan kesetaraan ekonomi jelas runtuh.

Menurut ekonomi, globalisasi dan free trade membuka jalur perdagangan yg lebih luas lagi. Hasilnya, volume perdagangan meningkat dan setiap negara dapat lebih menspesialisasikan diri di dalam komoditas yg jadi andalan mereka.

Ekonomi berkembang, lapangan kerja meningkat, kesempatan utk memperoleh informasi lebih tinggi, dan voila! We live happily ever after.

...thats what was suppose to happen.

Faktanya? Well, buka mata, telinga, dan hati. Campakkan dulu data2 statistik kalian. Kemiskinan di mana2, ketimpangan sosial yang makin parah, kaum proletar yang semakin tertindas, negara2 di bawah kendali modal, hukum yang dilacurkan demi devisa, dan masih banyak lagi masalah yang kalo disebutin semuanya udah bisa bikin kitab sendiri mungkin hahaha :Peace:

Menurut gwa hal ini disebabin oleh globalisasi yg mentalak-tiga pasangan yg seharusnya mendampinginya sehidup-semati, yaitu moral.

Ekonomi Adam Smith tereduksi menjadi ga lebih dari sekedar mitos. Invisible hand sudah hilang terpancung oleh keserakahan para korporasi. Monopoli merajalela.

Masih live happily ever after kah?

Kita bisa ambil contoh PT. FREEPORT INDONESIA merupakan mining company dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang GRASBERG (papua) TAPI bagaimana nasib rakyat papua?

1. Infrastruktur Papua tak memadai

Meski anggaran triliunan rupiah selalu digelontorkan setiap tahun, kondisi infrastruktur di Papua masih jauh dibanding wilayah lain. Rakyat Papua menyampaikan tuntutan akan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

Semisal pembukaan jalur internasional melalui bandara di Papua Barat. Selain itu, rakyat Papua juga minta pembangunan jalan Trans Papua, pembangunan jembatan Landmark atau jembatan di Kota Jayapura.

Rakyat Papua melalui Gubernur juga meminta peningkatan dana tambahan Otsus dan pembangunan rumah dan air bersih di Papua.

2. Tak peduli kesehatan dan pendidikan Papua



Pemerintah pusat juga disebut tidak pernah memikirkan masalah pendidikan dan kesehatan di Papua. Pemerintah seolah lepas tangan dalam upaya memajukan kualitas SDM Papua.

"Pendidikan jangan hanya kirim orang saja sekolah. Infrastrukturnya diperkuat bisa jadi seperti ITB, IPB. Orang Jawa seharusnya belajar ke Papua, itu baru betul Indonesia. Papua dimajukan cerminan bangsa Indonesia," kata Ali Kastela.

Dari segi kesehatan, pemerintah juga dinilai cuek dan tidak mau ambil pusing. Dalam programnya, pemerintah hanya memikirkan bagaimana cara menyembuhkan orang sakit, tapi tidak memikirkan bagaimana mencegah penyakit tersebut.

"Kesehatan, hanya orang sakit diobati. Sumbernya banyak dan tumbuh besar di sana. Angka kematian bayi masih 70 per 1000 kelahiran di Papua. Tingkat kesehatan masih rendah," tutupnya.

3. Alam Papua dirusak Freeport




Tim pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua menyayangkan sikap pemerintah yang tak berdaya melawan kedigdayaan Freeport yang selama ini terus mengeruk hasil alam Indonesia. Tambang emas terbesar di wilayah Indonesia bagian timur itu sama sekali tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua.

Anggota Komisi X DPR Dias Gwijangge mengatakan, rakyat papua sama sekali tidak menikmati pajak dari Freeport. Sebab, Freeport selalu menyetor pajak ke pemerintah pusat di Jakarta.

"Hasil Freeport sudah diambil, kami tidak dapat apa apa. Kami hanya dapat kerusakan lingkungan," tutupnya.

4. Harga diri bangsa diinjak Freeport




Anggota Komisi VII DPR Ali Kastela menyentil Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang belum berhasil melakukan negosiasi kontrak dengan Freeport. Menurutnya, negosiasi dengan Freeport bukan saja mengenai kebutuhan, tapi juga harga diri bangsa.

"Freeport bukan hanya kebutuhan Papua dan Indonesia, ini menyangkut hak azasi. Masa Freeport tidak memberikan hak wilayah kepada. Timika harus bisa memiliki saham di Freeport," ucap Ali.

Dia menegaskan, pemerintah jangan mau tunduk dengan Freeport. Sebab, persoalan ini adalah amanat UU sekaligus harga diri bangsa. Jika pemerintah kalah dengan Freeport, itu sama saja harga diri bangsa diinjak-injak oleh perusahaan asing.

"Masa harga diri bangsa di bawah perusahaan. Bagaimana renegosiasi melibatkan orang Papua agar memiliki saham di Freeport," katanya.

5. Rakyat Papua hanya 'disuap' CSR Freeport




Keberadaan tambang emas terbesar di dunia yang berada di Papua sama sekali tidak memberikan keuntungan pada masyarakat sekitarnya. Freeport sebagai pengelola hanya 'menyuap' masyarakat dengan dana CSR (Corporate Social Responsibility) atau dana bantuan dan bina lingkungannya.

Salah satu anggota DPR yang tergabung dalam tim pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Irene Manibuy mengatakan, saat ini masyarakat Papua tidak membutuhkan dana CSR.

"Jangan kami hanya dikasih CSR Rp 1,3 triliun, jangan hanya CSR berdasarkan dividen hanya 1 persen dari pendapatan kotor. Kami butuh share dan mengatur sendiri pembangunan di sana, daerah kami," ucap Irene

CSR ini dirumuskan korporasi2 utk membantu dan berkontribusi kepada lingkungan dan masyarakat. Terlihat di cangkangnya sepertinya bagus, tetapi ada beberapa orang yg skeptis dan melihat CSR ini semata2 hanya sebagai upaya perbaikan citra (baca: marketing) korporasi2 tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa CSR dari para korporasi itu nilainya bagaikan tidak berarti dibandingkan dengan kerusakan yg dihasilkan.

source : http://www.merdeka.com/uang/5-bukti-pemerintah-tak-peduli-papua-dan-takluk-dari-freeport.html

credit to agan NightXIII kaskus